Kalurahan Logandeng

APBKal merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pada lingkup pemerintah kalurahan dalam kurun waktu satu tahun atau sebelum adanya peraturan pengganti. Berikut APBKal untuk kegiatan Pemkal Logandeng tahun 2022. ..selengkapnya

Perkal dapat didownload pada link dibawah ..selengkapnya

LURAH LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL   PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH LOGANDENG Menimbang: a.   bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja ..selengkapnya

KALURAHAN LOGANDENG LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN  KALURAHAN LOGANDENG NOMOR 1 TAHUN  2021 TENTANGLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH LOGANDENG, Menimbang ..selengkapnya

PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan: Keistimewaan merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul ..selengkapnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LOGANDENG, Menimbang :  a.   bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang ..selengkapnya

Dengan pertimbangan bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dari itu desa Logandeng membuat peraturan desa yang mengatur tentang pungutan dengan nomor ..selengkapnya

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan ..selengkapnya