Kalurahan Logandeng

Menurut definisi dalam Perbup no 80 Tahun 2018 mendefinisikan bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputikewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskaladesa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten ..selengkapnya

Adapun definisi Jaga Warga adalah" "Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban ..selengkapnya

Peraturan Bupati Gunungkidul no 8 tahun 2019 merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul no 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. secara garis besarnya berisikan : Bab I berisi tentang ketentuan umum Pada Bab II berisi penentuan jumlah anggota BPD. Jumlah penduduk ..selengkapnya

  KEPALA DESA LOGANDENG KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL   PERATURAN DESA LOGANDENG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2016       DESA LOGANDENG KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ..selengkapnya

Untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (6), Pasal 6 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 ..selengkapnya

Keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ..selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015. Berbagai hal diatur ..selengkapnya

Dengan disahkannya UU Desa pada 18 Desember 2013 lalu, makakini tersisa tugas lanjutannya adalah penyiapan perundangan turunan dan jugaSDM pelaksana keputusan politik tersebut. Setidaknya ada beberapa issu menarik dalam UU Desa yang harus disikapi dan disiapi dalam pelaksanaannya. Masa Jabatan Kepala ..selengkapnya